PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, hadir sebagai narasumber dalam program Gubernur Menyapa yang disiarkan RRI Palu, Rabu (1/10/2025).
Dalam kesempatan itu, ia memaparkan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program Berani Sejahtera, yang menjadi payung besar upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kesejahteraan tidak sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga bagaimana masyarakat merasakan berkurangnya beban hidup sekaligus memperoleh kesempatan lebih luas untuk berkembang.
“Tugas pemerintah adalah memastikan masyarakat terbantu beban hidupnya, lalu diberi peluang untuk menambah pendapatan. Itulah semangat Berani Sejahtera,” jelas Anwar.
Gubernur memaparkan sejumlah program prioritas untuk mendukung visi tersebut. Di bidang pendidikan, hadir Berani Cerdas yang memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan hingga perguruan tinggi. Di bidang kesehatan, melalui Berani Sehat, masyarakat cukup membawa KTP untuk memperoleh layanan dasar di fasilitas kesehatan.
Sementara di bidang infrastruktur, program Berani Lancar difokuskan pada pembangunan jalan produksi untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, perikanan, dan usaha masyarakat.
“Jika akses terbuka, biaya produksi berkurang, dan masyarakat bisa lebih mudah meningkatkan pendapatannya,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya membuka ruang investasi dan hilirisasi sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan untuk menciptakan lapangan kerja baru.
“Masyarakat kita punya semangat kerja yang tinggi. Pemerintah hadir untuk membuka akses dan peluang, sehingga mereka bisa mandiri dan berdaya,” ujarnya.
Menutup dialog, Anwar menegaskan bahwa program Berani Sejahtera merupakan komitmen nyata Pemprov Sulteng dalam membangun daerah secara inklusif.
“Kami ingin seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan, dengan pendidikan yang terjangkau, kesehatan yang terjamin, dan kesempatan kerja yang terbuka lebar,” pungkasnya.
Dalam acara itu, Gubernur juga melakukan dialog interaktif bersama pendengar RRI Palu. Ia menerima langsung aspirasi, pertanyaan, dan masukan masyarakat terkait berbagai program pembangunan, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.**