PALU — Beras masih menjadi faktor utama pendorong inflasi di Sulawesi Tengah, ungkap Gubernur H. Anwar Hafid dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Dari Gerbang Desa untuk Indonesia, Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah dalam Ekosistem Distribusi Pangan, Kamis (25/9/2025) di Grand Syah Hotel Palu.
Kegiatan yang diikuti seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se-Sulteng itu menyoroti persoalan inflasi daerah. Gubernur Anwar Hafid menjelaskan, Sulawesi Tengah masih berada di posisi keempat inflasi tertinggi nasional dengan angka 4,0 persen.
“Sulawesi Tengah masih berada di posisi keempat inflasi tertinggi di Indonesia dengan angka 4,0. Penyumbang terbesar inflasi adalah beras, padahal produksi beras kita sebenarnya surplus. Namun, kenyataannya harga di pasar justru tinggi,” ungkapnya.
Menurut Anwar, kondisi tersebut menjadi ironi karena ketersediaan pangan cukup tetapi distribusi tidak merata. Karena itu, Pemerintah Provinsi berkomitmen mendorong program Satu Harga sebagai bagian dari misi BERANI Sejahtera. Program ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, menekan angka kemiskinan, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi daerah.—Ia menegaskan, musuh utama pembangunan di Sulawesi Tengah bukan infrastruktur, melainkan kemiskinan yang masih tinggi. Saat ini angka kemiskinan tercatat 11 persen atau sekitar 310 ribu jiwa, dengan 80 ribu di antaranya masuk kategori rumah tangga miskin.
“Setiap kenaikan inflasi langsung berdampak pada rakyat kecil. Ketika harga naik, yang paling menderita adalah masyarakat miskin. Karena itu, menjaga inflasi adalah tugas utama kita semua, bukan hanya BPS,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga mengapresiasi proyek perubahan yang digagas Sekretaris Daerah Rini Motong, terkait pembentukan regulasi bersama guna memperkuat distribusi pangan. Menurutnya, langkah itu lebih efektif dibanding membentuk perusahaan daerah baru, sebab payung hukum yang jelas akan membuat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bergerak serentak.
“Ini bukan sekadar diskusi formalitas, tetapi langkah nyata yang harus kita implementasikan bersama. Kalau kita satukan langkah, regulasi, dan gerak bersama, maka lonjakan harga bisa kita kendalikan. Dengan begitu, inflasi bisa ditekan, kemiskinan berkurang, dan masyarakat terlindungi,” tutup Anwar Hafid.**