PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan dukungan terhadap Program Satu Harga yang dipresentasikan Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad di Ruang Kerja Gubernur pada Kamis (18/9/2025).
Program tersebut menggabungkan penguatan lembaga ekonomi daerah dan digitalisasi distribusi pangan untuk memastikan harga sembako tetap terjangkau.
Dalam paparannya, Zulfinasran menekankan bahwa program ini lahir sebagai jawaban atas tantangan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Diklat PIM angkatan 63. Konsep yang dibangun tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga berpotensi menjadi kebijakan strategis di tingkat provinsi bahkan nasional.
“Intinya bagaimana menjamin kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau, sekaligus memastikan petani memperoleh nilai jual hasil panen yang layak. Program ini kami sinkronkan dengan visi Presiden, kebijakan nasional, hingga misi daerah,” jelas Zulfinasran.
Gubernur Anwar Hafid menilai program Satu Harga sejalan dengan program unggulan Pemprov Sulteng, seperti Berani Murah yang menstabilkan harga sembako, dan Berani Panen Raya yang menjamin kesejahteraan petani.
“Saya sangat mendukung program ini. Kalau bisa, kita angkat menjadi kebijakan tingkat provinsi. Saya siap mendorong lahirnya peraturan gubernur, bahkan peraturan daerah jika diperlukan,” tegas Anwar Hafid.
Menurut Gubernur, implementasi program ini tidak hanya membantu pengendalian inflasi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga ke desa-desa. Digitalisasi dalam ekosistem distribusi pangan menjadi kunci untuk memutus rantai panjang distribusi dan menjaga keterjangkauan harga.
“Dengan digitalisasi, pemerintah bisa memantau stok dan harga hingga tingkat koperasi. Jika berjalan baik, Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi percontohan dalam pengendalian harga dan penguatan ekonomi desa sesuai harapan Presiden,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Anwar Hafid menjadwalkan rapat kerja bersama jajaran Sekda se-Sulawesi Tengah pada 24 September di Parigi Moutong. Pertemuan ini diharapkan memperkuat peran koperasi dan BUMD pangan sebagai penopang stabilitas harga di seluruh kabupaten dan kota.
“Program ini jangan hanya berhenti di Parigi Moutong, tapi harus kita gerakkan di seluruh 13 kabupaten dan kota. Dengan kebersamaan, kita bisa wujudkan keadilan harga bagi masyarakat dan kesejahteraan bagi petani,” pungkas Gubernur.**