PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina, memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (3/9/2025).
Dalam arahannya, Anwar menegaskan pentingnya ketelitian dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan. Ia meminta setiap OPD segera melakukan evaluasi, terutama terhadap paket kegiatan yang berpotensi tidak rampung sebelum akhir tahun anggaran.
“Kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan, lebih baik ditunda daripada menimbulkan masalah. Segera laporkan apa adanya, jangan direkayasa. Yang bisa jalan, lanjutkan. Yang rawan, hentikan,” tegas Anwar.
Ia juga menekankan perlunya fokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, mulai 2026 pemerintah pusat akan mengurangi transfer ke daerah hingga 30 persen. Karena itu, setiap OPD diminta lebih kreatif menjalin akses program ke kementerian terkait.
“Kita perlu kembali seperti sebelum 2014, aktif mengejar program ke pusat. Setiap OPD harus punya jalur di kementerian, tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Itulah yang saya sebut APBD bayangan, kegiatan yang bisa kita tarik dari pusat,” jelasnya.
Dalam rapat itu, Anwar mencontohkan keberhasilan peningkatan pajak air permukaan. Ia menegaskan pengawasan wajib pajak tidak hanya menjadi tugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), melainkan juga menjadi tanggung jawab semua OPD.
“Bapenda itu ibarat striker. Tapi kalau tidak ada bola yang dioper dari OPD lain, bagaimana bisa cetak gol? Karena itu saya minta semua dinas melakukan pengawasan serius di bidang masing-masing,” ujarnya.
Anwar kemudian mengingatkan pengalaman pribadinya saat menjabat di daerah pada 2005. Ketika itu, ia dipercaya memegang banyak posisi sekaligus, termasuk mengoordinasikan pembangunan dan menertibkan kawasan pesisir danau yang lama terbengkalai.
“Itu bukti bahwa saya tidak hanya bercerita, tapi benar-benar bekerja di lapangan. Pengalaman itu jadi bekal saya dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah,” katanya.
Lebih jauh, Gubernur menegaskan perlunya transformasi digital dalam pengawasan pembangunan. Menurutnya, penggunaan teknologi seperti CCTV dan command center dapat menjadi instrumen kontrol publik yang efektif.
“Target kita jelas, pembangunan harus selesai tepat waktu, PAD meningkat, dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menuju digital. Semua OPD harus bekerja cepat, disiplin, dan transparan,” tutup Anwar.**