PALU – Upaya percepatan penanganan gempa Poso menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Melalui rapat koordinasi virtual pada Minggu malam (17/8/2025).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Pemerintah Kabupaten Poso menyepakati sejumlah langkah darurat, mulai dari penetapan status bencana hingga pemenuhan kebutuhan logistik mendesak bagi warga terdampak.
Rakor yang dipimpin Deputi Penanganan Darurat BNPB RI, Mayjen TNI Budi Irawan, diikuti jajaran Kemenko PMK, unsur Pemprov Sulteng seperti Kepala BPBD, Kadis Sosial, Kadis Kominfosantik, Kadis Kesehatan, Kadis PU-Perumahan, serta jajaran Pemkab Poso. BNPB menegaskan pihaknya segera menurunkan tim untuk mendampingi pemerintah daerah.
“Malam ini tim BNPB dipimpin Bapak Andria Yuferryzal, SE., M.Si., diberangkatkan ke Poso. Besok siang tim sudah berada di lokasi untuk mendampingi Bupati dan jajaran dalam upaya penanganan darurat. Kami telah memonitor kondisi di lapangan melalui berbagai laporan dan media sosial. Tercatat tiga kecamatan terdampak, yakni Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, dan Poso Pesisir, dengan 10 desa, 33 warga luka-luka, 37 rumah rusak, serta 4 fasilitas umum terdampak,” jelas Mayjen Budi Irawan.
BNPB juga meminta agar Pemkab Poso segera menetapkan status darurat bencana sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Bupati Poso, Verna Gladies Inkiriwang, melaporkan bahwa gempa terus terjadi dalam tiga minggu terakhir, khususnya di wilayah Pamona Selatan dan Pamona Tenggara.
“Kami berharap difasilitasi penelitian bersama BMKG dan para ahli agar masyarakat mendapat penjelasan ilmiah dan merasa tenang. Saat ini kebutuhan mendesak di lapangan meliputi tenda, terpal, lampu taktikal, selimut, alas tidur, makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan bayi, kendaraan operasional, serta dukungan trauma healing bagi warga,” ujar Bupati Verna.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, bersama Staf Khusus Menko PMK Mayjen Moh. Lutfie Beta, mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Poso yang sigap dalam merespons bencana gempa. Koordinasi yang baik ini menjadi modal penting untuk percepatan penanganan,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, telah menugaskan Kepala BPBD Sulteng, Akris Fattah Yunus, bergerak ke Poso untuk membantu penanganan darurat bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, termasuk dalam pendataan rumah dan fasilitas umum yang rusak serta penyaluran bantuan logistik.
Direncanakan, Kepala BNPB bersama jajaran Kemenko PMK akan bertolak langsung ke Kabupaten Poso untuk meninjau lokasi, mendata kerusakan, serta menghadirkan ahli gempa dan tsunami guna memberikan penjelasan kepada masyarakat.**