PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid mendorong kolaborasi lintas sektor melalui pembentukan BUMD Pangan, yang digadang-gadang mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat distribusi, dan mengoptimalkan potensi 137 ribu hektare sawah di Sulawesi Tengah.
Langkah tersebut disampaikan saat membuka Dialog & Lokakarya Sulawesi Tengah 2025 di Swiss-Belhotel Palu, Selasa (5/8/2024). Dengan tema “Berani Harmoni Wujudkan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Tengah Berkelanjutan dan Inklusif.”
“Program Satu Harga untuk Sulawesi Tengah adalah solusi agar kita bisa mengendalikan harga beras, telur, dan daging. Saat ini, beras menjadi penyumbang inflasi terbesar, padahal kita punya 137 ribu hektare sawah yang bisa dimaksimalkan,” tegas Gubernur Anwar.
Ia juga menyoroti daya beli masyarakat yang kian tertekan meski pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 8,9 persen. Menurutnya, perputaran uang dari industri besar seperti di Morowali dan Morowali Utara belum memberi dampak optimal bagi perekonomian lokal.
“Setiap bulan, Rp300 miliar dari industri beredar di daerah, tapi hanya bertahan tujuh hari karena tidak ada ekosistem ekonomi yang menahan uang itu. Belanja dan rekreasi justru dilakukan di luar provinsi,” ungkapnya.
Karena itu, Anwar Hafid mengajak semua pihak mendukung pembentukan BUMD Pangan sebagai instrumen pemerataan harga dan penguatan distribusi logistik pangan antarwilayah di Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi Pariwisata Kemenparekraf Ir. Rizky Handayani Mustafa, Direktur Musik, Film, dan Animasi Kemenparekraf Dr. Amin Abdullah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng Muhammad Irfan Sukarna, dan sejumlah akademisi Universitas Tadulako. Dialog dipandu oleh Dr. Suparman, S.E., M.Si., yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untad.**