PALU – DPRD Kota Palu curhat masalah kendala pembangunan sekolah terdampak bencana 28 September 2018 lalu ke Kemendikbud. Hal itu sebagai upaya DPRD Kota Palu untuk meminta bantuan Kemendikbud menyelesaikan permasalahan dan kendala pembangunan sekolah terdampak bencana saat ini.
Ketua DPRD Kota Palu, Armin dadampingi Wakil Ketua Erman Lakuana, anggota Komisi A Mutmainah Korona dan Sekretaris Dewan (Sekwan), Ridwan Karim beberapa hari lalu menghadap salah satu perwakilan Kemendikbud untuk menceritakan masalah dan kendala pembangunan sekolah terdampak bencana saat ini.
Mutmainah Korona menjelaskan, DPRD Kota Palu berkoordinasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai persoalan pembangunan sekolah dasar paska bencana likuifaksi yang belum tuntas.
Salah satu yang menjadi fokus utama adalah SD Inpres Perumnas Balaroa yang telah memasuki tahun ke 5 tapi masih menggunakan sekolah darurat.
“Sementara kondisi sekolah darurat yang digunakan siswa dan ruang guru selama ini, banyak menemui kendala, salah satunya sering mengalami kebanjiran, dan sebagainya,” jelasnya.
Lanjut Neng, sapaan akrabnya, tahun 2023, alokasi pembangunan SD sudah teranggarkan melalui dana rehab rekon PUPR, namun ada beberapa kendala yang menghalangi percepatan pembangunan sekolah yaitu mengenai lahan dan legalitas pembangunan sekolah.
Dari problem yang dialami oleh SD Inpres Perumnas Balaroa dari 9 SD lainnya yg rusak dan hilang karena bencana likuifaksi dan tsunami, DPRD Kota Palu berinsiatif untuk memfasilitasi masalah ini dan bagimana langkah – langkah utama dalam percepatan pembangunan SD harus segera realisasi tahun 2023.
Proses konsultasi memberi jalan baik untuk segera mendapat solusi terbaik bagi di pemerintah propinsi dan pemerintah kota.
“Utamanya fasilitas pendidikan paska bencana 28 september 2018 yang terdata dalam tahapan rehab rekon Kota Palu,” jelasnya. **