PALU – Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dituntut tidak berhenti pada rutinitas organisasi maupun kegiatan seremonial semata. Lebih dari itu, gerakan yang bertumpu pada kekuatan keluarga ini harus mampu menerjemahkan program pemerintah menjadi aksi konkret yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pesan tegas tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat membuka Rapat Konsultasi (Rakon) Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel Best Western, Palu, Kamis (19/11/2026).
Mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK dan Sinergi 9 BERANI dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Sulteng Nambaso dan Indonesia Emas 2045”, Reny menekankan bahwa momentum HKG PKK harus memperbarui semangat pengabdian kader dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK sebagai instrumen membangun keluarga yang sehat, cerdas, mandiri, dan sejahtera.
“PKK ini merupakan ujung tombak di masyarakat yang bisa membantu menyinergikan seluruh program pemerintah. Apa yang dikerjakan PKK pasti akan berdampak baik bagi masyarakat,” kata Reny.
Ia mencontohkan kontribusi nyata PKK dalam mendongkrak cakupan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini menempatkan Sulawesi Tengah di peringkat kedua tingkat regional Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), dengan Kabupaten Morowali sebagai salah satu daerah berkinerja positif. Kendati demikian, Reny mengingatkan perlunya dukungan anggaran berkelanjutan dari pemerintah daerah agar layanan ini tetap berjalan optimal.
Di sektor gizi, Wagub memaparkan bahwa angka stunting di Sulawesi Tengah berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) telah turun menyentuh angka 9 persen, melampaui target nasional sebesar 14 persen. Ia mengapresiasi peran kader dasawisma PKK sebagai motor pendataan dan pendampingan keluarga di lapangan.
Meski demikian, ia meminta petugas gizi serta pemerintah kabupaten/kota terus memperbarui data E-PPGBM setiap hari agar kasus stunting, berat badan kurang (underweight), maupun gizi akut (wasting) terdeteksi sejak dini.
“Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai persoalan gizi anak baru diketahui ketika kondisinya sudah semakin berat,” ujarnya.
Lebih jauh, Reny menekankan urgensi keberpihakan anggaran terhadap program PKK hingga tingkat desa dan kelurahan, sembari mengarahkan intervensi pemerintah kepada keluarga rentan pada desil satu dan dua. Salah satunya melalui rencana penyerahan bantuan bedah rumah bagi dua ibu dari keluarga kurang mampu tepat pada peringatan Hari Ibu, 22 Desember 2026 mendatang.
Langkah ini sejalan dengan tren penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah dari 11,89 persen menjadi 10,48 persen yang turut ditopang program Berani Cerdas, Berani Sehat, serta program Berani Tangkap Banyak lewat penyerahan 70 unit perahu bagi nelayan guna memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. **