PALU – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, menegaskan bahwa Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang dirangkaikan dengan Rapat Konsultasi (Rakon) Tahun 2026 harus menjadi momentum krusial untuk memperkuat komitmen organisasi sekaligus mengevaluasi kinerja kader di seluruh tingkatan.

Dalam forum yang berlangsung di Hotel Best Western, Palu, Kamis (19/11/2026) tersebut, Sry Nirwanti menilai keberadaan PKK selama lebih dari lima dekade telah membuktikan kontribusi nyatanya sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

“Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera,” ujarnya.

Ia berharap seluruh pengurus dan kader mampu mengeksekusi 10 Program Pokok PKK secara terarah, terpadu, serta berkesinambungan. Menurutnya, penguatan struktur kelembagaan—khususnya di level kecamatan, desa, hingga kelurahan—sangat vital agar dinamika pergantian kepengurusan tidak menghambat jalannya program di lapangan.

Selain penguatan kelembagaan, Sry Nirwanti turut mengingatkan pentingnya menjaga kedisiplinan, identitas, serta etika kader dalam berorganisasi. Ia menilai keteladanan kader dapat dimulai dari hal mendasar, termasuk menjaga kerapian penampilan sesuai ketentuan organisasi saat turun berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Lebih lanjut, ia mendorong para kader PKK semakin masif mengampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pemenuhan akses air bersih, sanitasi layak, serta penataan lingkungan sehat di lingkup keluarga.

Pembinaan Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga diminta untuk terus diperkuat. Sry Nirwanti berpesan agar kader lebih peka memetakan persoalan riil di lingkungan sekitar, mulai dari keberadaan rumah tidak layak huni, krisis air bersih, hingga buruknya sanitasi warga.

Ia menegaskan bahwa berbagai temuan di lapangan tersebut tidak boleh berhenti sebatas laporan administratif, melainkan harus segera dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait agar mendapatkan tindak lanjut konkret sesuai kewenangannya.

Rapat konsultasi yang turut dihadiri Kepala Bappeda Sulteng, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Sulteng, para Ketua TP-PKK kabupaten/kota, serta jajaran kader ini diharapkan mampu menyelaraskan gerakan PKK dengan agenda pembangunan daerah hingga menyentuh langsung unit terkecil masyarakat. **