PALU – Pelantikan Nancy Fischer sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palu sisa masa jabatan 2024–2029 disambut positif sebagai penguatan kepemimpinan perempuan di parlemen daerah. Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi Partai NasDem, Mutmainah Korona yang akrab disapa Kak Neng—menilai kehadiran figur perempuan di unsur pimpinan merupakan langkah maju bagi kualitas kebijakan publik di Kota Palu.
Menurut Mutmainah Korona, bertambahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palu dari delapan menjadi sembilan orang—yang mendekati angka afirmasi 30 persen dari total 35 anggota dewan—menunjukkan komitmen Partai NasDem dalam mendorong kepemimpinan perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di internal Fraksi NasDem DPRD Kota Palu sendiri, komposisi keterwakilan kini berimbang 50:50 dengan hadirnya dua legislator perempuan.
“Saya termasuk orang yang sangat mendukung kepemimpinan perempuan. Salah satu hal yang membahagiakan adalah hadirnya figur perempuan di unsur pimpinan. Partai NasDem secara performa politik memang selalu memperhatikan minimal kuota 30 persen, sehingga dalam proses kebijakan di kota pun proporsi kita sangat kuat,” ujar Mutmainah Korona usai rapat paripurna di DPRD Kota Palu, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, sosok yang dikenal vokal mengawal isu sosial ini menekankan bahwa keterwakilan perempuan tidak boleh berhenti pada capaian angka secara kuantitas semata. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan perspektif kebijakan yang responsif gender menjadi arus utama (mainstream) bagi seluruh anggota dewan.
“Terlepas dari afirmasi keterwakilan politik, yang paling penting adalah perspektif kebijakan yang responsif harus menjadi mainstream bagi semua anggota DPRD Kota Palu. Keterwakilan perempuan itu tidak hanya dilihat dari segi fisik atau angka secara kuantitas, tetapi kualitas perspektif kebijakannya yang menjadi tantangan kita ke depan,” jelasnya.
Lebih jauh, Mutmainah Korona mendorong agar parlemen dan Pemerintah Kota Palu memperluas sudut pandang pembangunan melalui pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion atau Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial). Prinsip no one left behind—tidak ada satu pun warga yang tertinggal—harus diterapkan secara nyata dalam perencanaan pembangunan kota, mulai dari tingkat Musrenbang.
“Sekarang tidak hanya melihat isu gendernya saja, tetapi juga isu disabilitas dan inklusi sosial atau GEDSI. Perencanaan pembangunan kota harus inklusif dan partisipatif, melibatkan teman-teman disabilitas, kelompok minoritas, lansia, anak dan remaja berkebutuhan khusus, hingga perhatian terhadap persoalan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ),” kata Kak Neng.
Ia menegaskan, pendekatan inklusif tersebut tidak boleh sekadar menjadi wacana, melainkan wajib diarusutamakan dalam setiap proses pengambilan keputusan politik hingga penyusunan postur anggaran daerah.
“Perspektif ini harus menjadi mainstream di setiap pengambilan keputusan, proses pembangunan, maupun dari segi kebijakan anggaran. Sebagai salah satu pengampanye isu GEDSI, saya berkewajiban penuh untuk mengawal kebijakan Kota Palu agar benar-benar responsif dan berkeadilan,” pungkas Mutmainah Korona. BIM