Mahfud Masuara: Setiap Ranperda Wajib Dikaji dari Perspektif HAM Sejak Tahap Perencanaan

PALU – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Mahfud Masuara, S.H., hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Pertemuan tersebut diselenggarakan di RM Raja Kuring, Jalan Sultan Hasanuddin No. 35, Palu, Rabu (11/11/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, S.Pd., S.H., M.H., ini turut dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait. Sementara itu, sesi pemaparan analisis Ranperda dari sudut pandang HAM diisi oleh narasumber dari Biro Hukum Setda Sulteng, Sitti Rahmawati, S.H., M.H.

Forum tersebut membedah kesesuaian lima draf regulasi daerah terhadap prinsip-prinsip HAM, yakni Ranperda Provinsi Sulawesi Tengah tentang Bantuan Hukum, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja bagi Pekerja Rentan Sektor Informal, Ranperda Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, serta Ranperda Kabupaten Morowali Utara tentang Bantuan Hukum.

Evaluasi ini menjadi tahapan krusial dalam pembentukan produk hukum daerah guna memastikan setiap pasal yang dirancang selaras dengan perlindungan, pemenuhan, serta penghormatan hak-hak masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Mahfud Masuara menegaskan komitmen DPRD Sulteng dalam melahirkan regulasi daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berpihak pada kepentingan publik. Ia menilai pengkajian aspek HAM wajib diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pembahasan agar aturan yang terbit tidak bersifat diskriminatif.

“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” ujar Mahfud Masuara.

Melalui forum ini, berbagai catatan dan hasil evaluasi diharapkan menjadi rujukan penting dalam penyempurnaan draf regulasi daerah. Kehadiran perwakilan DPRD Sulteng tersebut sekaligus mencerminkan dukungan lembaga legislatif terhadap penyusunan produk hukum yang menjamin kepastian hukum serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang berpihak pada masyarakat. **