BALI – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan kunjungan kerja dan koordinasi dengan DPRD Provinsi Bali untuk mempelajari praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fokus utama koordinasi ini mencakup penguatan fungsi pengawasan, penataan kelembagaan, hingga pelaksanaan tugas kelegislatifan.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (5/11/2026) lalu tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, didampingi anggota komisi Dr. I Nyoman Slamet, serta jajaran Sekretariat DPRD dan tenaga ahli.
Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan upaya menyerap referensi dan pengalaman antardaerah demi meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan DPRD Sulteng, khususnya dalam membangun sinergi dengan perangkat daerah mitra kerja.
“Kami ingin memperoleh informasi dan pengalaman secara langsung mengenai bagaimana DPRD Bali menjalankan fungsi pengawasan, membangun koordinasi dengan perangkat daerah, serta memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Sri Indraningsih Lalusu di Palu, Selasa (10/11/2026).
Salah satu materi mendalam yang dibahas yakni pola pengawasan lapangan bersama perangkat daerah mitra. Anggota DPRD Sulteng, I Nyoman Slamet, menilai pelibatan dinas teknis dalam pengawasan lapangan sangat vital agar legislatif mendapatkan gambaran nyata pelaksanaan program di masyarakat.
“Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembahasan di ruang rapat. DPRD juga perlu memperoleh informasi langsung di lapangan, sehingga dapat mengetahui kesesuaian antara perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan program pemerintah daerah,” kata I Nyoman Slamet.
Ia menambahkan bahwa pertukaran informasi ini menjadi tolok ukur positif untuk diterapkan di Sulawesi Tengah sesuai dengan kebutuhan regulasi daerah.
“Melalui koordinasi seperti ini, kita bisa melihat bagaimana praktik yang telah berjalan di daerah lain, kemudian mempelajari hal-hal yang relevan untuk diterapkan di Sulawesi Tengah dengan tetap menyesuaikan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku,” tambah Slamet.
Selain pola pengawasan dan tindak lanjut Pansus, forum tersebut turut membedah penataan organisasi perangkat daerah (OPD), kelengkapan Peraturannya (Pergub), hingga tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Bali yang dinilai sukses melibatkan partisipasi publik dalam perancangan produk hukum daerah.
Kunjungan ini juga memunculkan gagasan strategis pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan di DPRD Sulteng sebagai wadah anggota legislatif perempuan lintas fraksi untuk memperkuat peran dan mengawal isu-isu perempuan dalam perumusan kebijakan daerah. Hasil dari pertemuan ini nantinya akan disusun menjadi rujukan serta rekomendasi dalam penguatan fungsi pengawasan dan penganggaran di Sulawesi Tengah. ***