PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi merampungkan konflik agraria dan rencana penggusuran warga di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Penyelesaian ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN) di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (9/11/2026).
Kegiatan mediasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulteng Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, serta dihadiri Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Eva Bande bersama unsur pemerintah dan pihak terkait.
Gubernur Anwar Hafid menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah penting dalam penyelesaian konflik agraria secara humanis, yang melindungi masyarakat tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha perusahaan.
“Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Ini bukan akhir, tetapi awal dari pelaksanaan tanggung jawab bersama,” tegas Anwar.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan masyarakat hanya karena merupakan kebijakan pemerintahan sebelumnya atau berada di luar kewenangan langsung gubernur. Setiap kebijakan yang sedang berjalan wajib dikawal dan dituntaskan oleh pejabat yang bertugas.
“Kalau saya mendengar rakyat susah, walaupun itu bukan kewenangan utama saya, saya turun. Saya tidak tenang kalau masih ada rakyat Sulawesi Tengah yang hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Dalam kesepakatan tersebut, Pemprov Sulteng bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 bagi 18 kepala keluarga (KK) penerima manfaat, lengkap dengan fasilitas instalasi air bersih dan listrik.
Sementara itu, PT Lembah Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo di luar area jalan dan fasilitas sosial. Setiap keluarga memperoleh kaveling tanah seluas 7 x 16 meter bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan status clear and clean.
Pengukuran dan pemetaan lahan dilakukan oleh BPN Kota Palu, sedangkan pematokan batas bidang tanah serta penerbitan peta bidang dilaksanakan perusahaan paling lambat 10 November 2026.
Proses pemindahan warga akan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi, yang dijadwalkan mulai Februari 2027 hingga paling lambat 13 April 2027. Guna meringankan beban warga, pihak perusahaan berkomitmen memfasilitasi penuh proses pemindahan barang-barang milik warga ke lokasi baru.
Anwar Hafid juga meminta Pemerintah Kota Palu mengambil bagian dalam menyediakan fasilitas pendukung seperti jalan lingkungan dan drainase agar penyelesaian masalah ini menjadi tanggung jawab bersama. Ia mengapresiasi kerja keras Satgas PKA, Wagub, Pemkot Palu, BPN, DPRD, Kadin, serta jajaran perusahaan yang aktif berkomunikasi.
“Ini kerja bersama. Saya ingin penyelesaian konflik seperti ini menjadi contoh bagi daerah lain. Perusahaan tersenyum, masyarakat tersenyum, pemerintah juga lega. Yang paling penting, rakyat mendapatkan kepastian dan hak-haknya terlindungi,” ungkapnya.
Gubernur berharap seluruh pihak konsisten menjalankan butir kesepakatan agar penyelesaian konflik agraria di LIK Tondo benar-benar tuntas.
“Mulai sekarang masyarakat tidak perlu lagi dihantui ketidakpastian. Tetapi saya tegaskan, kesepakatan ini harus dilaksanakan. Jangan berhenti hanya pada penandatanganan,” pungkas Anwar.
Perwakilan warga LIK Tondo menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Anwar Hafid, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, dan seluruh pihak atas penyelesaian konflik tempat tinggal yang selama ini membayangi kehidupan mereka.
“Ini bukan sekadar akhir konflik, tetapi awal harapan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan bersama keluarga tanpa ketidakpastian,” ungkap perwakilan warga. **