PARIMO – Rombongan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi dan komunikasi bersama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis (29/10/2026).
Pertemuan ini menjadi wadah dialog strategis untuk mengurai berbagai hambatan pembangunan daerah, mulai dari persoalan ruang fiskal, mitigasi bencana banjir, hingga tata kelola pertambangan.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulteng, Moh. Arus Abdul Karim, bersama jajaran anggota legislatif lintas komisi, yakni Yus Mangun, Yusuf SP, Zainal Abidin, Musliman, Herry Utusan, dan Maryam Tamoreka.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menyambut hangat kedatangan rombongan legislatif provinsi tersebut. Ia mengapresiasi perhatian DPRD Sulteng dan berharap koordinasi ini membuahkan solusi konkret serta dukungan anggaran bagi percepatan pembangunan di Parigi Moutong.
Dalam paparan pertemuannya, Erwin mengungkapkan bahwa Parigi Moutong saat ini dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya beban belanja pegawai. Kondisi tersebut membatasi kemampuan APBD dalam membiayai program-program prioritas dan pelayanan publik.
Selain masalah anggaran, risiko bencana alam khususnya banjir berkepanjangan menjadi beban berat bagi keuangan daerah. Erwin meminta bantuan serta intervensi dari Pemprov dan DPRD Sulteng untuk menyokong sarana penanggulangan bencana.
“Dukungan lintas pemerintahan sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Kami sangat mengharapkan adanya bantuan alokasi alat berat guna menunjang penanganan darurat serta perbaikan infrastruktur yang rusak terdampak banjir,” ujar Erwin.
Isu pertambangan juga menjadi fokus utama dalam pembahasan tersebut. Pemkab Parigi Moutong mengharapkan pengawalan dari DPRD Sulteng dalam penataan regulasi, kepastian legalitas, dan pengawasan aktivitas tambang agar berjalan sesuai dengan perundang-undangan tanpa merusak lingkungan.
Pertemuan yang turut dihadiri jajaran Sekda, Anggota DPRD Kabupaten, serta Kepala OPD Parigi Moutong ini diharapkan mampu menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah demi kesejahteraan masyarakat. **