PALU — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. Awaluddin, S.Sos., M.P.A., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Haji Tahun 1448 H/2027 M di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Rabu (21/10/2026).
Forum ini digelar guna memantapkan persiapan serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelayanan calon jemaah haji asal Sulteng.
—
Kegiatan tersebut dibuka resmi oleh Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., serta dihadiri jajaran Staf Ahli Gubernur, Kanwil Kementerian Haji dan Umrah, Sekretaris Daerah, hingga Kepala Bagian Kesra kabupaten/kota se-Sulteng. Dalam arahannya, Wagub menginstruksikan jajaran Dinas Kesehatan untuk memperketat pemeriksaan fisik calon jemaah sejak awal guna memastikan kesiapan fisik sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Selain aspek kesehatan, Wagub mengusulkan perubahan skema pembiayaan haji 2027. Komposisi yang sebelumnya ditanggung Pemprov 60 persen dan Pemkab/Pemkot 40 persen, diusulkan menjadi 40 persen Pemprov dan 60 persen Pemkab/Pemkot. Pertimbangannya, Pemprov harus mengakomodasi kebutuhan 12 kabupaten dan satu kota, sementara pemerintah daerah hanya menanggung wilayah masing-masing.
Menanggapi persiapan tersebut, Dr. Awaluddin menegaskan bahwa DPRD Sulteng melalui Komisi IV siap menjalankan fungsi pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Ia meminta seluruh instansi terkait memastikan kesiapan medis calon jemaah dilakukan secara menyeluruh dan terencana sejak dini.
“DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Komisi IV, menjalankan fungsi pengawasan terhadap OPD terkait dalam rangka memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik. Kami mendorong agar seluruh calon jemaah haji mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan optimal,” ujar Awaluddin.
Awaluddin menambahkan, faktor kesehatan merupakan elemen paling krusial yang menentukan kelancaran seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Oleh karena itu, pemeriksaan dan pelayanan medis perlu direncanakan secara matang bersama instansi berwenang.
“Kesehatan jemaah menjadi salah satu hal yang paling utama. Kami berharap pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan baik dan menyeluruh sehingga kondisi para jemaah benar-benar dipersiapkan sebelum keberangkatan. Dengan kesiapan yang matang, kita berharap pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 dapat berjalan lancar dan sukses,” tegasnya.
Awaluddin juga menyoroti pentingnya koordinasi yang solid antara Pemprov Sulteng, pemerintah kabupaten/kota, instansi penyelenggara haji, serta jajaran Dinas Kesehatan. Mengenai usulan perubahan skema anggaran dari Wagub, menurutnya perlu dibahas bersama agar perencanaan keuangan dapat dilakukan secara matang dan sesuai aturan.
“Kami berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi dan menjalankan tugas masing-masing secara optimal. DPRD akan melaksanakan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya untuk mendorong agar persiapan dan pelayanan kepada jemaah benar-benar diperhatikan,” tutup Awaluddin. **