JAKARTA – Perjuangan memperjuangkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali mengemuka di tingkat nasional. Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Ambo Dalle, bersama Ketua Bapemperda DPRD Sulteng, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) calon DOB yang diprakarsai DPR RI dan DPD RI di Jakarta.
Forum strategis ini mempertemukan berbagai perwakilan daerah untuk mengawal aspirasi pemekaran wilayah. Salah satu poin utama yang disuarakan adalah mendesak Presiden Republik Indonesia agar memproses pembukaan kembali moratorium pemekaran daerah demi memberikan kepastian hukum bagi wilayah-wilayah yang berjuang membentuk DOB.
Ketua Bapemperda DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, menegaskan bahwa pembentukan daerah otonomi baru bukan sekadar pemekaran administratif belaka. Menurutnya, DOB menjadi instrumen vital untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta meratakan kesejahteraan masyarakat.
“Yang menjadi salah satu poin penting adalah bagaimana moratorium pemekaran wilayah ini dapat dibuka kembali. Aspirasi dari daerah perlu mendapatkan ruang untuk dibahas dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sri.
Rakernas tersebut menghadirkan sejumlah tokoh dan pejabat nasional, di antaranya Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia, serta jajaran pimpinan Forum Perjuangan Indonesia. Selain persoalan pemekaran, forum juga menyoroti isu krusial mengenai pengaturan dan distribusi keuangan daerah yang lebih berkeadilan.
Pengaturan keuangan daerah yang proporsional dinilai sangat erat kaitannya dengan keberhasilan DOB. Daerah otonomi baru memerlukan dukungan ruang fiskal yang memadai serta kepastian sistem pembiayaan agar mampu menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien sejak awal berdiri.
Kehadiran Ambo Dalle dan Sri Indraningsih Lalusu dalam agenda nasional ini menjadi wujud nyata komitmen DPRD Sulawesi Tengah dalam mengawal aspirasi daerah ke jajaran pemerintah pusat.
Melalui sinergi lintas lembaga antara daerah, DPD RI, DPR RI, dan pemerintah pusat, berbagai usulan DOB dari Sulawesi Tengah diharapkan dapat terus diperjuangkan—baik dari sisi pencabutan moratorium maupun penguatan kapasitas fiskal daerah. **