PALU – Warga Kompleks Pondok Karya, LIK Tondo, menolak keras tawaran kompensasi uang sebesar Rp2 juta dari pihak perantara PT Intim Abadi Persada. Selain nilainya dinilai sangat tidak manusiawi, warga juga mempertanyakan keabsahan nominal tersebut lantaran disampaikan oleh utusan pihak kedua tanpa transparansi dari manajemen perusahaan.

​Paulus, salah seorang warga terdampak, mengungkapkan bahwa keluhan utama masyarakat bersumber dari tawaran kompensasi yang sangat tidak masuk akal serta ketiadaan jaminan lahan pengganti untuk tempat bermukim.

​”Terus terang kami menolak kalau cuma diberi Rp2 juta tanpa ada solusi lahan tempat tinggal. Mau dikemanakan keluarga kami? Panggil mobil untuk angkut barang saja uang Rp2 juta itu sudah habis. Kalau kami diminta keluar dari sini, kami mau tinggal di mana?” tegas Paulus saat memberikan keterangan di lokasi, Jumat (9/10/2026).

​Ia menambahkan, kejelasan angka kompensasi tersebut masih menyisakan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Sebab, tawaran senilai Rp2 juta itu hanya disampaikan oleh pihak kedua atau utusan perantara, sehingga warga tidak mengetahui pasti apakah angka tersebut merupakan keputusan resmi manajemen PT Intim Abadi Persada atau justru nominal aslinya lebih besar.

​”Bursa kita ini sebenarnya tidak tahu pasti, Pak, karena yang datang ini orang kedua atau utusan perantara. Kami tidak tahu nominal Rp2 juta itu betul dari perusahaan atau sebenarnya lebih. Yang jelas tawaran segitu sangat tidak masuk akal. Memang ada sebagian warga yang terdesak lalu menerima, tapi mayoritas dari 16 KK ini memilih bertahan demi menuntut hak tempat tinggal yang jelas,” bebernya.

​Paulus menegaskan, persoalan ini bukan sekadar mengenai besaran nilai uang, melainkan keberlanjutan hidup dan masa depan pendidikan anak-anak mereka yang bersekolah di sekitar kawasan tersebut. Berpindah lokasi tanpa kejelasan permukiman pengganti dipastikan akan memukul perekonomian warga yang mayoritas berprofesi sebagai pekerja serabutan.

​Mewakili masyarakat Kompleks Pondok Karya, Paulus menyampaikan harapan besar agar pihak manajemen PT Intim Abadi Persada maupun dinas terkait mau turun langsung memberikan solusi yang adil dan bermartabat. 

Warga berharap perusahaan maupun dinas terkait tidak sekadar memberi uang pembinaan yang minim, melainkan bersedia menyediakan lahan pengganti yang memiliki kepastian hukum dan legalitas sertifikat tanah yang sah.

​”Harapan kami sangat sederhana, kami tidak minta rumah yang mewah. Yang penting pihak perusahaan mau duduk bersama secara transparan tanpa lewat perantara, serta memberikan kepastian lahan pengganti yang legal agar kami bisa kembali membangun tempat tinggal yang layak demi masa depan anak-anak kami,” tutup Paulus. BIM