PALU – Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Abdurrahim Nasar Al’amri, menilai komposisi rombongan Pemerintah Kota Palu yang melakukan perjalanan dinas ke Singapura terkait tata kelola dan kebersihan kota mestinya memprioritaskan para lurah serta jajaran staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berprestasi, bukan justru jajaran kepala dinas.
Abdurrahim menceritakan, awalnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu mengira alokasi keberangkatan ke Singapura tersebut diperuntukkan bagi jajaran pegawai atau staf di tingkat bawah yang telah bekerja keras mengharumkan nama daerah.
”Awalnya di Banggar saya berpikir yang berangkat adalah pegawai atau anggota yang betul-betul berprestasi di setiap OPD. Saya tidak tahu kalau ternyata yang pergi justru para Kepala OPD. Ada 39 Kepala OPD dengan anggaran Rp1,1 miliar, serta 8 orang camat dengan alokasi Rp93 juta,” kata Abdurrahim usai Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Selasa (29/9/2026).
Ia menilai penunjukan peserta dalam perjalanan dinas tersebut kurang tepat sasaran jika dikaitkan dengan tujuan studi banding kebersihan dan penataan kota. Sebagai garda terdepan di wilayah, para lurahlah yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan kebersihan pemukiman masyarakat sehari-hari.
”Singapura itu kan kita tahu kota yang sangat bersih dan indah. Kalau alasannya studi banding kebersihan, kenapa bukan lurah yang diberangkatkan? Supaya para lurah ini bisa melihat langsung contoh di sana dan diterapkan di wilayahnya masing-masing. Tapi kalau Kepala OPD yang pergi, urgensinya apa? Dalam waktu tiga hari di sana, hasil konkret apa yang bisa dibawa pulang?” tegasnya.
Selain jajaran lurah, ia juga menyoroti pentingnya memberikan apresiasi kepada staf teknis di lapangan—seperti petugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun dinas lainnya—yang berkontribusi langsung atas berbagai raihan prestasi Kota Palu di tingkat nasional. Menurutnya, kepala OPD pada dasarnya sudah memiliki akses dan ruang operasional yang cukup luas tanpa harus memotong porsi reward bagi anggotanya.
Persoalan efektivitas, efisiensi anggaran, hingga pemilihan peserta perjalanan dinas OPD ini dipastikan bakal menjadi poin evaluasi mendalam yang akan ditagih pihak legislatif dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Anggaran Perubahan APBD mendatang.
”Nanti di Pansus pembahasan Anggaran Perubahan akan kita minta penjelasan dan dokumen kajiannya dari BPSDM maupun dinas terkait. Kita mau lihat apakah studi banding model begini betul-betul relevan dan berdampak langsung atau tidak,” pungkas Abdurrahim. BIM