PALU – Dugaan union busting dan pemutusan hubungan kerja sepihak memicu aksi demonstrasi puluhan buruh FPE KSBSI di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Senin (21/9/2026).
Merespons situasi tersebut, Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny A. Lamadjido langsung turun tangan dan menginstruksikan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulteng untuk segera memfasilitasi mediasi antara serikat pekerja dan manajemen PT Nadesico Nickel Industry (NNI) Morowali Utara.
Aksi penyampaian pendapat ini membahas sejumlah persoalan mendesak, khususnya terkait nasib pengurus dan anggota serikat yang terancam kehilangan pekerjaan di perusahaan tambang nikel tersebut.
“Saya minta Dinas Nakertrans segera melakukan audiensi dan mediasi dengan pihak perusahaan. Kita harus duduk bersama untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya dan mencari solusi terbaik,” tegas Reny saat menemui massa aksi.
Mengenai tuntutan pembatalan PHK terhadap 22 anggota FPE KSBSI PT NNI, Wagub menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bersikap objektif dan menunggu hasil investigasi serta klarifikasi resmi dari seluruh pihak terkait.
“Pemerintah sudah menerima seluruh tuntutan yang disampaikan. Kita akan tindak lanjuti. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan, tetapi harus segera dicarikan jalan keluarnya melalui mediasi,” ujarnya.
“Yang kita dorong adalah penyelesaian yang adil. Kita tunggu hasil investigasi, kemudian kita mediasi kedua belah pihak supaya persoalan ini mendapatkan solusi terbaik,” kata Reny.
Dalam aksi tersebut, FPE KSBSI membawa enam tuntutan utama: batalkan PHK sepihak dan pekerjakan kembali 22 buruh, pulihkan hak pekerja, hentikan diskriminasi serikat, gelar dialog sebelum PHK, berikan perlindungan kebebasan berserikat sesuai UU No. 21 Tahun 2000, serta jamin keselamatan kerja.
Wagub memastikan Pemprov Sulteng akan terus mengawal dan memantau perkembangan mediasi ini guna memastikan hak pekerja serta kepastian hubungan industrial tetap berjalan seimbang.
“Intinya kita bekerja untuk mencari solusi. Pemerintah akan terus mengawal prosesnya dan memastikan aspirasi masyarakat mendapat tindak lanjut,” pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub didampingi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Rosmiyadi, Anggota DPRD Sulteng Moh. Hidayat Pakamundi, serta Kadisnakertrans Sulteng Muhammad Syahrul Syam. **