PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mempererat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan guna menjamin akses layanan kesehatan yang cepat dan mudah bagi warga melalui Program Berani Sehat. Penguatan sinergi ini dibahas dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur pada Senin (21/9/2026).
Forum evaluasi ini dihadiri jajaran Pemprov Sulteng, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, manajemen rumah sakit, serta instansi terkait lainnya.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan pentingnya penyamaan persepsi antar-instansi agar pelayanan kesehatan tidak terkendala urusan administrasi.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyamakan kembali persepsi kita dalam pelayanan kesehatan, khususnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui Program Berani Sehat,” ujar Reny.
Hingga kini, Program Berani Sehat mencatat telah melayani sekitar 217 ribu warga. Integrasi aplikasi SeHati dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil, dan Dinas Sosial menjadi kunci percepatan verifikasi pasien yang status kepesertaannya belum aktif.
“Aplikasi SeHati ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinas Sosial. Ini yang harus kita terus perkuat supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terhambat karena persoalan administrasi,” jelasnya.
Reny juga menyoroti pentingnya pembaharuan dan akurasi data secara berkala oleh pemerintah kabupaten dan kota guna menghindari data ganda atau tidak relevan.
“Data ini harus terus kita update. Kalau datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang harus kita bantu dan pelayanan bisa diberikan dengan lebih tepat,” tegas Wagub.
Dari sisi anggaran, Pemprov Sulteng menunjukkan komitmen kuat dengan mengalokasikan dana sekitar Rp121 miliar pada tahun 2026 untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan. Anggaran ini melanjutkan dukungan pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp68 miliar yang difokuskan untuk membantu warga kurang mampu yang belum ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota.
“Pemerintah provinsi hadir untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita bekerja untuk rakyat Sulawesi Tengah,” kata Reny.
Wagub mengimbau seluruh pihak untuk tidak hanya berfokus pada cakupan kepesertaan, tetapi juga konsisten meningkatkan mutu layanan dan menyelesaikan berbagai tantangan di lapangan secara berkolaborasi.
“Apapun masalah dan tantangannya, mari kita hadapi bersama. Yang paling penting adalah masyarakat Sulawesi Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” pungkasnya.
Turut hadir dalam forum tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng dr. Dra. Novalina, Kepala Dinas Kesehatan dr. Syahriar, Ketua Komisi DPRD Sulteng Hidayat Pakamundi, serta jajaran Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan. **