PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bergerak cepat merespons keluhan para sopir truk kontainer terkait hambatan pengisian BBM bersubsidi jenis solar akibat kendala teknis Barcode/QR Code di SPBU. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan persoalan ini harus segera ditangani secara konkret agar tidak mengganggu arus distribusi logistik di wilayahnya.
Langkah antisipasi ini dibahas dalam rapat koordinasi bersama PT Pertamina, Hiswana Migas, Ditlantas Polda Sulteng, dan perangkat daerah Pemprov Sulteng di Palu, Senin (14/9/2026). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulteng sekaligus pencegahan terjadinya antrean panjang kendaraan seperti di daerah lain.
“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program BERANI LANCAR di sektor transportasi,” ujar Anwar Hafid.
Fokus utama pembahasan tertuju pada masalah teknis QR Code kendaraan yang kerap gagal dipindai saat posisi truk sudah berada di depan nozzle mesin pengisian. Hal ini memicu kemacetan dan kekecewaan para sopir yang telah mengantre lama.
“Jangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR Code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita mencegah,” tegas Anwar Hafid.
Guna menyikapi kendala tersebut, Pertamina dan Hiswana Migas Sulteng sepakat menerjunkan petugas khusus secara mobile di SPBU. Petugas akan mengecek dan memverifikasi QR Code truk saat masih dalam antrean, sehingga gangguan teknis dapat diketahui dan ditangani sebelum kendaraan sampai di mesin pompa.
Pemprov Sulteng juga akan menyurat ke BPH Migas untuk meminta diskresi khusus bagi pengelola SPBU apabila terjadi kendala sistem di luar kendali konsumen. Menurut Anwar, kebijakan ini penting agar digitalisasi tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi riil di lapangan.
Selain masalah sistem digital, rapat juga menyoroti adanya laporan indikasi tindakan premanisme atau penguasaan areal SPBU oleh kelompok tertentu di Kabupaten Poso, Morowali, dan Morowali Utara. Pemprov Sulteng berencana membawa temuan ini ke rapat Forkopimda untuk penindakan hukum secara tegas.
“Kalau memang ada indikasi seperti itu, tentu harus kita lihat secara serius. Jangan sampai pelayanan BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru terganggu oleh pihak-pihak tertentu,” kata Anwar Hafid.
Di sisi lain, Pertamina dan Hiswana Migas mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying yang dapat memicu kepanikan dan kelangkaan BBM di lapangan.
“Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan koordinasi, pelayanan yang lebih baik, dan solusi yang tidak merugikan masyarakat. Yang paling penting, distribusi BBM lancar, transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,” pungkasnya. **