PALU – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah (Dinkes Sulteng) memaparkan capaian signifikan Program BERANI Sehat yang kini telah memberikan perlindungan kesehatan kepada 1.583.774 peserta di seluruh wilayah Sulteng hingga Juni 2026.

​Capaian tersebut dipaparkan langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sulteng, Fatma A. Deu, SKM, M.Si., dalam kegiatan jumpa pers pencapaian program BERANI 9 bersama media yang digelar di Kantor Bappeda Provinsi Sulteng di Palu, Senin (6/7/2026).

​Dalam pemaparannya, Fatma menjelaskan bahwa Program BERANI Sehat merupakan instrumen strategis Pemerintah Provinsi Sulteng untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mendukung pengentasan kemiskinan guna mewujudkan SDM yang berkualitas.

​”Program ini dirancang untuk mengurangi hambatan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, terutama bagi warga kurang mampu dan di wilayah terpencil, guna memperkuat pembangunan daerah yang inklusif,” ujar Fatma.

​Berdasarkan data hingga Juni 2026 yang dipaparkannya, total kepesertaan program ini mengalami kenaikan sebesar 3,6 persen atau bertambah 55.120 peserta sejak Januari 2026. Total peserta saat ini terdiri dari segmen PBI JKN sebanyak 1.402.199 peserta dan PBPU Provinsi sebanyak 181.575 peserta.

​”Dari data kepesertaan, Kabupaten Sigi tercatat menjadi wilayah dengan jumlah peserta PBPU tertinggi yakni mencapai 34.784 jiwa, disusul Kota Palu, Parigi Moutong, Banggai, dan Donggala. Sementara serapan terendah ada di Morowali Utara dengan 465 jiwa,” jelas Fatma merincikan peta kepesertaan daerah.

​Sejalan dengan sebaran kepesertaan, realisasi pembiayaan Program BERANI Sehat sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah menyerap anggaran sebesar Rp52,42 miliar. Dari total tersebut, Rp35,59 miilar dialokasikan untuk PBPU Provinsi dan Rp16,83 miilar untuk PBI.

​”Besarnya realisasi pembiayaan ini menunjukkan pola yang sejalan dengan jumlah peserta di masing-masing daerah. Kabupaten dengan jumlah peserta tinggi, seperti Parigi Moutong yang menyerap Rp9,17 miilar dan Sigi Rp7,77 miilar, tentu membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar dibanding daerah yang jumlah pesertanya relatif sedikit,” tambah Fatma.

​Selain skema JKN, program ini juga menyediakan perlindungan finansial tambahan melalui pelayanan non-skema JKN. Sepanjang Januari hingga April 2026, fasilitas ini telah membantu 191 pasien dengan total klaim menyentuh Rp720,6 juta.

​Layanan khusus non-skema JKN tersebut difokuskan untuk membiayai kebutuhan kesehatan kelompok rentan yang tidak dijamin BPJS, seperti korban KDRT, korban penganiayaan, korban bencana daerah, hingga korban kejadian luar biasa atau wabah.

​Sebelum penyampaian capaian program kesehatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, memberikan penekanan terkait pentingnya transparansi anggaran dan akuntabilitas publik di lingkungan pemerintah provinsi.

​Menurut Reny, agenda jumpa pers seperti ini sangat krusial dilaksanakan sebagai wadah penyampaian informasi resmi dan valid mengenai program-program kerja pemerintah langsung kepada publik melalui media massa.

​”Keterbukaan data dan pelayanan prima adalah hal utama yang benar-benar diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Melalui jumpa pers ini, kita menunjukkan akuntabilitas kinerja. Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbangun dengan baik ketika tidak ada jarak dalam informasi,” tegas Reny.

​Sejalan dengan hal tersebut, Dr. Reny menginstruksikan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus memberikan pelayanan yang prima serta selalu mengedepankan asas keterbukaan informasi kepada masyarakat.

​”Saya meminta seluruh OPD untuk selalu memberikan pelayanan terbaik, responsif, dan terbuka. Untuk apa menyembunyikan data? Tidak ada gunanya sama sekali. Segala bentuk program pelayanan publik, terutama yang menyangkut anggaran daerah, harus disampaikan secara transparan agar publik bisa mengetahui kinerja kita sekaligus bersama-sama melakukan pengawasan,” pungkas Wagub Sulteng. BIM