PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menantang seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk memperketat pengawasan kesehatan demi menekan angka kematian ibu dan bayi. 

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pertemuan Evaluasi Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) Tingkat Provinsi di Aston Palu Hotel & Conference Centre, Selasa (30/6/2026).

Dalam arahannya, Reny menyoroti kasus kematian ibu yang dipicu perdarahan pascapersalinan (postpartum) dan eklampsia, serta kematian bayi akibat prematuritas dan asfiksia. Menurutnya, mayoritas kasus tragis ini sebenarnya bisa dicegah andai deteksi dini, sistem rujukan, dan pengambilan keputusan di tingkat keluarga tidak terlambat.

Wagub menegaskan bahwa target kelolosan atau keberhasilan ketika angka kematian bayi mencapai nol hanya bisa dicapai melalui koordinasi yang terintegrasi. Hal ini menuntut komunikasi intensif antara bidan koordinator, puskesmas, rumah sakit rujukan, hingga keluarga pasien sejak masa awal kehamilan.

“Kuncinya adalah pengawalan sejak awal kehamilan. Jika ditemukan kehamilan berisiko, keluarga harus segera diberikan pemahaman bahwa persalinan harus dilakukan di rumah sakit. Kolaborasi yang kuat antara puskesmas, bidan, dan rumah sakit menjadi penentu keselamatan ibu dan bayi,” ujarnya.

Guna memacu kinerja di daerah, Reny mendorong setiap kabupaten/kota untuk merancang sistem pengawalan khusus bagi ibu hamil berisiko tinggi serta memberikan penghargaan bagi daerah yang sukses menekan angka mortalitas ibu dan anak sebagai bentuk motivasi peningkatan layanan.

Di sisi lain, seluruh rumah sakit diminta memastikan kesiapan tenaga medis, khususnya Dokter spesialis kebidanan dan kandungan (Obgyn), agar penanganan kasus kegawatdaruratan dapat dilakukan secara cepat tanpa menunggu proses yang berlarut-larut.

“Kita harus terus memperkuat sinergi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah. Dengan kerja sama yang solid, saya yakin angka kematian ibu dan bayi dapat terus ditekan, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas,” tutupnya.

Agenda evaluasi ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dr. Syahriar, M.Kes., Direktur UPT RSUD Undata Palu dr. Jumriani, M.H., serta jajaran Dinas Kesehatan dari 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. **