PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Komitmen ini dipertegas melalui Deklarasi Dukungan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Lapangan Vatulemo, Kota Palu, Minggu (21/6/2026).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan, Kapolda Sulteng Brigjen Pol. Nasri, serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat. Prosesi deklarasi ditandai secara simbolis lewat pemukulan gendang Sensus Ekonomi 2026 sebagai tanda dimulainya gerakan bersama menyukseskan pendataan ekonomi nasional.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa data yang valid dan komprehensif dari sensus ini sangat krusial bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang efisien.
“Data ini bukan hanya kebutuhan BPS, tetapi kebutuhan kita semua, khususnya pemerintah daerah. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan daerah,” ujar Gubernur.
Ia pun mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Tengah untuk menyambut petugas dan memberikan informasi secara transparan, jujur, dan apa adanya.
Gubernur juga meluruskan kekhawatiran yang kerap muncul di tengah warga mengenai keterkaitan pendataan ini dengan sektor perpajakan. Ia menegaskan, sensus ini murni instrumen pemetaan makro ekonomi.
“Jangan takut dan jangan ragu memberikan informasi. Sensus ekonomi bukan untuk kepentingan pajak. Tujuannya agar pemerintah memiliki data yang akurat sehingga bantuan dan program pembangunan tidak salah sasaran. Jangan sampai yang sudah maju justru mendapatkan bantuan, sementara yang masih membutuhkan tidak terjangkau karena data yang kurang tepat,” tegasnya.
Anwar Hafid menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari tingkat bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk mengawal total pelaksanaan sensus di wilayah masing-masing, termasuk mengimbau para pelaku usaha mikro hingga besar agar kooperatif.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Utama BPS RI, Dadang Hardiwan, memaparkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 untuk memotret peta potensi ekonomi nasional secara menyeluruh.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam memotret kondisi dan potensi ekonomi nasional. Hasilnya akan menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelas Dadang.
Guna memastikan kenyamanan warga, Dadang menjamin semua petugas di lapangan telah terlatih dan dibekali identitas resmi serta rompi khusus. Ia juga menggaungkan slogan TIR (Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga).
“Data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Kami berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” tambahnya.
Rangkaian acara ditutup dengan pembacaan naskah deklarasi oleh Gubernur Sulteng yang menegaskan komitmen kokoh jajaran Pemprov Sulteng demi melahirkan data ekonomi berkualitas sebagai fondasi kuat pembangunan daerah. **