PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil menghimpun komitmen dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Morowali dan Morowali Utara. Dana tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di sejumlah wilayah strategis di Sulteng.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa kontribusi dari sektor swasta ini tidak diserahkan dalam bentuk dana segar kepada pemerintah daerah, melainkan langsung diwujudkan dalam bentuk pengerjaan fisik proyek.
“Proyek perbaikan dan pembangunan peningkatan jalan itu dikerjakan sendiri oleh perusahaan tambang tersebut. Pemprov terima aset saja,” ujar Kepala Dinas Binamarga dan Penataan Ruang (BPR/Binatarung) Sulteng, Dr. Faidul Keteng, Jumat (12/6/2026).
Faidul menjelaskan, kesepakatan ini tercapai dalam pertemuan antara Gubernur Anwar Hafid dan jajaran manajemen 16 perusahaan tambang di Hotel Mercure, Jakarta, pada Rabu (10/6/2026). Berdasarkan hasil pertemuan, terdapat dua ruas jalan utama yang menjadi target pengerjaan, yakni ruas Towi–Kolonodale dan ruas Buleleng–Matarape.
Secara teknis, skema pembiayaan proyek jalan lintas wilayah dari konsorsium dana CSR ini dibagi ke dalam dua sasaran utama:
Ruas Jalan Towi–Kolonodale: Dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari 16 perusahaan tambang untuk membiayai total pembangunan dan peningkatan mutu jalan sepanjang 13 kilometer.
Ruas Jalan Buleleng–Matarape: Ditangani secara eksklusif oleh satu perusahaan tambang yang bertanggung jawab penuh mendanai hingga menuntaskan pengerjaan fisik di koridor tersebut.
Sementara itu, Gubernur Sulteng Anwar Hafid memberikan apresiasi tinggi atas komitmen para pelaku usaha pertambangan yang menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan daerah. Langkah strategis ini diambil sebagai solusi inovatif di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
“Alhamdulillah, perusahaan-perusahaan tambang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Tengah,” kata Anwar Hafid saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
“Di tengah keterbatasan fiskal, kita harus mampu menghadirkan inovasi. Bagi kami, ini adalah inovasi di tengah efisiensi. Sulawesi Tengah menyambut baik kesepakatan ini karena tujuannya sama, memberi manfaat kepada rakyat,” lanjutnya.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu menambahkan, penguatan sinergi dengan sektor dunia usaha ini mampu menutup celah pembiayaan infrastruktur tanpa harus membebani struktur APBD Pemprov Sulteng. Ia berharap proyek ini dapat mendongkrak konektivitas ekonomi, memperlancar rantai pasok logistik, serta memangkas ketimpangan aksesibilitas antarwilayah.
Anwar juga berharap model kemitraan komprehensif antara Pemprov Sulteng dan sektor swasta ini dapat menjadi percontohan di tingkat nasional.
”Model kemitraan komprehensif antara pemerintah daerah Sulteng dan sektor swasta ini seyogianya dapat menjadi percontohan nasional,” tegas Anwar.
“Sektor industri ekstraktif yang mengeruk potensi alam daerah sudah sepatutnya memberikan dampak timbal balik yang instan bagi kesejahteraan mobilitas warga lokal,” pungkasnya. **