PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Grand Sya Hotel, Senin (27/04/2026). Forum ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur, kepala daerah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan Musrenbang menjadi wadah strategis untuk menyatukan arah pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya penanggulangan kemiskinan.
“Musrenbang ini penting untuk memastikan kita memiliki pandangan yang sama tentang apa yang menjadi musuh bersama kita. Jika tidak, maka masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri, kepala desa, camat, bupati, wali kota, hingga gubernur, tanpa arah yang terintegrasi,” tegas Gubernur.
Menurutnya, meski anggaran penanganan kemiskinan cukup besar, hasilnya belum optimal. Karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih tepat sasaran agar program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang terus kita tangani secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki, tentu ini menjadi peluang besar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan penguatan langkah, sinergi, dan evaluasi berkelanjutan agar berbagai program yang dijalankan semakin tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kelompok masyarakat miskin yang kerap tidak terakomodasi dalam forum perencanaan, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih proaktif.
“Kelompok desil 1 dan 2 ini jarang bersuara dalam forum resmi. Padahal merekalah yang paling membutuhkan intervensi kebijakan. Karena itu, pendekatan kita harus berubah, harus lebih proaktif menjangkau mereka,” jelasnya.
Gubernur berharap Musrenbang dapat menghasilkan kebijakan yang selaras dengan program nasional dan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dalam lima tahun ke depan.**