PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menyepakati penguatan kolaborasi melalui program Sekolah Rakyat sebagai strategi utama menekan angka kemiskinan. Kesepakatan ini ditegaskan dalam pertemuan di Gedung Pogombo, Palu, Senin (20/4/2026).
Gubernur Anwar Hafid menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan bagi 10 persen penduduk Sulteng yang masih terkategori prasejahtera. Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan di pusat kota untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar fasilitas pendidikan, melainkan simbol masa depan daerah menuju Indonesia Emas 2045. Kami berinvestasi pada anak-anak keluarga kurang mampu agar mereka bisa mandiri,” ujar Anwar Hafid.
Selain fokus pada Sekolah Rakyat, Anwar memaparkan bahwa Pemprov Sulteng telah menggratiskan biaya pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB serta menyalurkan beasiswa bagi puluhan ribu mahasiswa. Semua kebijakan ini dilakukan dengan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar program tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan terpadu. Selain mendidik anak, orang tua siswa juga akan mendapatkan intervensi pemberdayaan ekonomi agar keluarga mereka bisa mandiri secara finansial saat anak lulus sekolah.
“Program ini harus transparan dan bebas dari praktik titipan. Sasarannya adalah mereka yang benar-benar membutuhkan. Tujuannya jelas, yakni pemberdayaan keluarga secara menyeluruh,” tegas Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, serta sejumlah tokoh pendidikan. Sinergi pusat dan daerah ini diharapkan mempercepat penanganan 80 ribu rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas SDM di Sulawesi Tengah.