DONGGALA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Donggala mengambil peran vital dalam menyukseskan uji coba (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Instansi ini fokus pada penyusunan strategi komunikasi publik guna memastikan transformasi sistem bantuan tersebut dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kepala Dinas Kominfo Donggala, Hermanto, menjelaskan bahwa pihaknya memikul tanggung jawab besar dalam mengelola sosialisasi, mulai dari masyarakat umum hingga organisasi kemasyarakatan. Selain mendistribusikan materi informasi, Kominfo juga menyiapkan infrastruktur layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan kendala warga selama proses transisi digital berlangsung.
“Kami berperan dalam mengelola sosialisasi dan menyiapkan materi komunikasi agar program strategis nasional ini berjalan transparan, sistematis, dan akurat melalui pemanfaatan teknologi digital,” ungkap Hermanto pada Sabtu (18/4/2026).
Lebih lanjut, Hermanto menyebutkan bahwa sinergi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan program ini. Kominfo secara intensif berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk memantau aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menjadi syarat mutlak bagi agen pendamping maupun penerima bansos.
Tantangan utama yang ditemukan di lapangan adalah stabilitas jaringan internet, khususnya saat proses aktivasi IKD. Menanggapi hal tersebut, Kominfo telah menjalin kerja sama cepat dengan pihak Telkom untuk memperkuat sinyal di titik-titik layanan agar hambatan teknis dapat segera teratasi.
Sebagai langkah antisipasi ke depan, Kominfo berencana menetapkan zona layanan aktivasi IKD di berbagai wilayah guna memudahkan aksesibilitas warga. Upaya penguatan infrastruktur dan komunikasi ini ditargetkan rampung sepenuhnya sebelum memasuki tahap uji coba pada Oktober 2026 mendatang.
Dengan pengawalan ketat dari sisi informasi dan teknologi, Dinas Kominfo Donggala optimistis program digitalisasi bansos ini dapat berjalan optimal, sekaligus memposisikan Donggala sebagai daerah percontohan dalam transparansi penyaluran bantuan sosial. **