DONGGALA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala saat ini tengah memacu kesiapan teknis untuk menjadi lokasi percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Menariknya, Donggala merupakan satu-satunya wilayah di Sulawesi Tengah yang terpilih dalam program strategis nasional di bawah naungan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Upaya digitalisasi ini dirancang untuk menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih transparan dan terintegrasi melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Donggala, Hermanto, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari prioritas pemerintah pusat.
“Program ini bertujuan agar penyaluran bantuan sosial ke depan lebih sistematis, transparan, dan akurat melalui proses digitalisasi,” ujar Hermanto pada Sabtu (18/4/2026).
Dalam implementasinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) bertindak sebagai sektor utama (leading sector). Instansi tersebut bertanggung jawab atas koordinasi teknis, mulai dari registrasi hingga validasi data, serta menyiapkan agen pendamping bagi masyarakat. Di sisi lain, Dinas Dukcapil berperan dalam memastikan calon penerima memiliki KTP elektronik dan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Terkait kesiapan petugas di lapangan, Hermanto menekankan pentingnya penggunaan identitas digital bagi para agen.
“Seluruh agen pendamping ditargetkan sudah melakukan aktivasi IKD sebelum penetapan penerima bantuan,” tambahnya. Dinas Kominfo sendiri mengambil peran dalam aspek sosialisasi publik dan pengelolaan kanal pengaduan masyarakat.
Hingga saat ini, Tim Pelaksana Piloting telah resmi dibentuk melalui SK Bupati Donggala dengan target penyelesaian tahap persiapan pada Oktober 2026. Meski sempat terkendala kualitas jaringan internet saat proses aktivasi IKD, Pemkab bergerak cepat melakukan mitigasi.
“Namun hal itu sudah diantisipasi dengan berkoordinasi bersama pihak Telkom untuk memperkuat jaringan di lokasi-lokasi pelaksanaan. Saat itu juga, alhamdulillah tidak beberapa lama setelah koordinasi, tenaga teknis Telkom langsung ke lapangan,” jelas Hermanto.
Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, Pemkab Donggala berencana menetapkan zona layanan khusus aktivasi IKD guna menjamin kestabilan jaringan bagi masyarakat. Keberhasilan program di Donggala ini diharapkan mampu menjadi barometer suksesnya transformasi digital bansos di tingkat nasional.