PALU – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Palu, Rustia Tompo, memberikan perhatian serius terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rapat evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palu Tahun Anggaran 2025. Di Ruang Sidang Utama DPRD, Kamis (16/4/2026).
Dalam interupsinya, Rustia menyoroti penggunaan mesin parkir yang belum berbanding lurus dengan hasil yang didapatkan di tempat-tempat wisata. Ia menekankan pentingnya kesesuaian antara teori kebijakan dengan praktik di lapangan agar kontribusi PAD lebih maksimal.
“Kita berbicara parkir mesin, berapa banyak parkir mesin itu diparkir di luar, dan berapa hasilnya dibandingkan dengan motor yang ada di semua tempat-tempat wisata yang dibangun oleh pemerintah kota. Tidak ada keseimbangannya. Saya berbicara fakta yang saya lakukan setiap minggu turun ke lapangan,” ujar Rustia.
Berdasarkan hasil pantauan langsung tersebut, Rustia menemukan kendala teknis dalam penggunaan kartu parkir resmi. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik di lapangan di mana sistem digital belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.
“Ini parkir liar ini Pak, mereka disuruh di sini karena sebenarnya yang ditugaskan untuk parkir belum datang. Tetapi yang parkir liar ini diberikan tiket atau karcis, namun tiketnya dikantongi dan uang tunainya diambil. Bagaimana hitungannya sendiri dengan Bapak?” ungkapnya sembari menunjukkan bukti dokumentasi.
Rustia menegaskan bahwa penyampaiannya dilakukan demi memastikan program pemerintah daerah berjalan selaras dengan semangat pembangunan. Ia berharap setiap potensi pendapatan daerah diperhatikan secara mendetail agar tidak terjadi kebocoran.
“Saya berkeinginan melihat sampai benar-benar apa yang menjadi program pemerintah itu, benar-benar dilaksanakan sesuai dengan apa yang digaungkan di pansus ini. Yang kecil-kecil ini akan berbukit kalau benar-benar diperhatikan. Yang kecil ini saja belum tuntas bagaimana yang besar,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Rustia mengajak Dinas Perhubungan (Dishub) dan instansi terkait untuk meningkatkan kerja sama dalam membenahi sistem pemungutan retribusi agar lebih akuntabel dan memberikan kepastian bagi pendapatan daerah.
“Beban Bapak, beban kami juga. Mau diapakan Pak, berapapun uang yang disalurkan untuk pembangunan Kota Palu, kalau kita sendiri, orang yang kita percayakan untuk memungut apa yang menjadi hak pemerintah kota itu tidak didapatkan maksimal, percuma. Saya mohon kerjasama kita,” pungkas Rustia menutup pandangannya. BIM