PALU – Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Palu, Alfian Chaniago, menekankan pentingnya percepatan transformasi digital dalam sistem pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Alfian dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palu Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Kamis (16/4/2026).
Dalam pandangannya, Alfian menyoroti bahwa penggunaan sistem digital yang terintegrasi merupakan kunci utama dalam meminimalisir kebocoran anggaran yang selama ini masih kerap terjadi akibat praktik pungutan manual.
Alfian mendesak Pemerintah Kota Palu, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk segera menghentikan seluruh bentuk transaksi tunai dalam pemungutan pajak maupun retribusi. Ia menilai sistem manual menjadi celah terbesar terjadinya defisit fiskal daerah yang tidak terduga.
”Potensi PAD kita sangat luar biasa. Berdasarkan perhitungan Banggar, jika kita menerapkan digitalisasi secara penuh dan menutup rapat celah kebocoran, saya optimistis PAD Kota Palu dapat mencapai angka Rp1 triliun,” ujar Alfian Chaniago di hadapan forum Pansus.
Selain masalah metode pembayaran, Alfian memberikan perhatian serius pada aspek teknis keamanan sistem informasi di Bapenda. Ia memperingatkan agar integritas server data diperkuat guna mencegah adanya akses ilegal yang dapat memanipulasi data pendapatan masuk.
”Keamanan server harus menjadi prioritas. Jangan sampai sistem yang sudah digital justru masih memiliki celah karena akses yang tidak terproteksi dengan ketat. Integritas data adalah fondasi dari transparansi keuangan daerah,” tegasnya secara normatif.
Alfian juga memberikan masukan strategis terkait penataan fasilitas publik yang berorientasi pada pendapatan. Ia menyarankan agar alokasi pembangunan lebih difokuskan pada infrastruktur produktif, seperti parkir yang dikelola dengan sistematik.
Melalui catatan strategis ini, Alfian Chaniago berharap Pemerintah Kota Palu dapat melakukan perbaikan performa secara signifikan dan memaksimalkan target pendapatan pada tahun anggaran 2026 melalui tata kelola digital yang bersih dan akuntabel. BIM