PALU – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili Ketua Komisi I, Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, menghadiri rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI.
Rapat tersebut mengangkat analisis kegiatan prioritas penguatan konsep dan praktik Wawasan Nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka memperkuat Komponen Cadangan (Komcad) tahun 2026 di wilayah Sulawesi Tengah.
Kegiatan berlangsung di Aston Palu Hotel and Conference Center, Jalan Wolter Monginsidi, Kota Palu, Kamis (9/4/2026).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Rudi Dewanto. Kegiatan ini juga dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenkopolhukam RI Brigjen TNI Parwito, unsur Forkopimda Sulteng, serta narasumber dari Kodam XIII/Merdeka Kolonel Kav. Luluk Setyanto dan Ketua Senat Universitas Tadulako Prof. Dr. Djayani Nurdin, bersama para undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Brigjen TNI Parwito menegaskan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara merupakan fungsi mendasar dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, baik militer maupun nonmiliter.
Ia menjelaskan, kompleksitas ancaman saat ini terus meningkat, meliputi ancaman hibrida, gangguan siber, bencana alam, disrupsi teknologi, hingga dinamika geopolitik global.
Menurutnya, sistem pertahanan negara tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer konvensional, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan seluruh potensi nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang menjadi landasan dalam penataan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara terencana dan terukur.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kemenkopolhukam juga menetapkan program prioritas penguatan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung sebagai bagian dari strategi pertahanan negara.
Rapat koordinasi ini bertujuan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penguatan wawasan nusantara, menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi potensi sumber daya nasional di Sulawesi Tengah guna mendukung pertahanan semesta.
Kota Palu disebut sebagai salah satu wilayah strategis dalam pelaksanaan program prioritas tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Bartholomeus Tandigala, menyampaikan apresiasi dan dukungan atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat Komponen Cadangan di daerah.
Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam menumbuhkan semangat kebangsaan, persatuan, serta kesadaran bela negara di tengah masyarakat.
“Penguatan wawasan nusantara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah daerah, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap melalui kegiatan ini nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan semangat persatuan semakin tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat.
Menurutnya, hal tersebut menjadi modal penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kesiapsiagaan nasional melalui pembentukan Komponen Cadangan.
Bartholomeus juga mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, dan seluruh pemangku kepentingan agar program penguatan wawasan nusantara dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Komisi I, menyatakan kesiapan mendukung kebijakan dan program yang bertujuan memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kesadaran bela negara, serta memperkokoh persatuan bangsa.**