DONGGALA – Anggota DPRD Kabupaten Donggala dari Fraksi Gerindra, Moh Nur, menjemput aspirasi warga dalam reses masa persidangan kesatu tahun 2026 di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Minggu (8/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga mendesak pengawalan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa hingga persoalan jarak pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh puluhan perwakilan masyarakat dari berbagai desa di wilayah Kecamatan Sindue Tombusabora. Dalam dialog tersebut, Moh Nur mencatat sejumlah keluhan krusial, mulai dari sektor pertanian hingga efisiensi birokrasi.
Moh Nur mengungkapkan bahwa masyarakat setempat sebenarnya memahami kondisi ekonomi nasional saat ini, termasuk adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun, warga sangat berharap usulan pembangunan yang telah disusun dari tingkat bawah tidak hilang begitu saja saat proses verifikasi di tingkat kabupaten.
“Masyarakat sangat dewasa menyikapi kondisi ekonomi saat ini. Mereka hanya menitipkan agar dikawal hasil Musrenbang desa sehingga tidak hilang saat sampai di tingkat kabupaten,” ujarnya.
Selain pengawalan anggaran, sektor pertanian juga menjadi poin utama. Warga mengharapkan dukungan nyata dari pemerintah daerah berupa bantuan sarana produksi pertanian untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga mereka.
Tak hanya itu, pelayanan publik turut menjadi sorotan tajam. Masyarakat mengeluhkan jarak tempuh yang jauh menuju ibu kota kabupaten hanya untuk mengurus dokumen dasar seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK). Mereka meminta agar layanan tersebut dikembalikan ke tingkat kecamatan.
“Warga dari desa-desa yang jauh di Sindue Tombusabora sangat berharap pelayanan Adminduk bisa didekatkan kembali ke tingkat kecamatan. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal efisiensi biaya dan waktu bagi rakyat kecil,” jelas Moh Nur.
Menutup rangkaian reses tersebut, legislator Gerindra ini menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan dirangkum dalam laporan resmi DPRD untuk diperjuangkan kepada pemerintah daerah. Ia memastikan bahwa sektor produktif dan layanan dasar tidak boleh dikesampingkan.
“Aspirasi ini bersifat mendesak. Fraksi Gerindra akan memastikan bahwa meskipun ada efisiensi anggaran, sektor-sektor produktif seperti pertanian dan kemudahan layanan dasar masyarakat tidak boleh dikorbankan,” pungkasnya. BIM/**