DONGGALA – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Donggala menilai pengelolaan aset daerah oleh Pemerintah Kabupaten Donggala masih belum optimal. Penilaian itu merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Donggala yang digelar di ruang sidang utama DPRD Donggala, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Jumat (13/2/2026).
Ketua Pansus I DPRD Donggala, Fany Sirey Mowar, menyatakan pihaknya telah berupaya memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Pansus I telah bekerja keras untuk memastikan LHP BPK tersebut dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Donggala. Namun, dari hasil kerja tersebut, Pansus masih menemukan ketidakseriusan pemerintah daerah,” kata Fany dalam rapat paripurna.
Ia menjelaskan, indikasi kurangnya keseriusan itu terlihat dari ketidakhadiran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat pembahasan bersama Pansus.
“Beberapa OPD yang diundang oleh Pansus I tidak hadir dan hanya memberikan alasan belum memahami barang milik daerah,” ujarnya.
Selain persoalan kehadiran OPD, Pansus juga menyoroti digitalisasi penatausahaan barang milik daerah yang dinilai belum berjalan efektif dalam mendukung pengelolaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset.
Dalam pembahasan tersebut, Pansus mencatat telah menerima 19 dokumen tindak lanjut LHP BPK serta 42 dokumen rekapitulasi pelaksanaan rekomendasi dari pemerintah daerah.
Namun, dokumen-dokumen itu dianggap belum sepenuhnya menjawab substansi rekomendasi yang diberikan BPK.
“Dari 42 dokumen tersebut terkesan hanya memenuhi target waktu, namun belum teliti dari sisi isi dan substansi rekomendasi BPK,” jelasnya.
Pansus juga menemukan lemahnya koordinasi antar pengelola aset, termasuk ketidaksinkronan data serta pencatatan kendaraan dinas yang berpindah mengikuti pejabat.
Meski demikian, Pansus tetap memberikan apresiasi atas langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, walaupun pelaksanaannya dinilai masih perlu dioptimalkan. BIM