MOROWALI – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan daerah. Ia mengingatkan, kesalahan data dapat berdampak langsung pada lahirnya kebijakan yang keliru dan merugikan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Anwar Hafid saat menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah yang digelar di Vila Penangkaran Rusa, Desa Wosu, Kabupaten Morowali, Minggu (8/2/2026).
“Saya perlu data yang akurat. Salah data akan berujung pada salah kebijakan,” tegas Gubernur Anwar Hafid dalam arahannya.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa lagi bekerja berdasarkan asumsi atau data administratif semata. Setiap kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah, harus ditopang oleh data riil dan terverifikasi di lapangan.
Rapat yang dipimpin Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tengah, Andi Irman, itu diikuti pejabat lingkup Bapenda Provinsi Sulteng serta UPT Samsat Morowali dan Morowali Utara.
Selain menekankan akurasi data, Gubernur juga mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghadirkan inovasi sebagai dasar peningkatan pendapatan daerah.
“Satu dinas harus punya satu inovasi. Kalau inovasi sudah ada, baru kita bicara target pendapatan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah sektor yang dinilai rawan ketidaksesuaian data turut dibahas, di antaranya pajak air permukaan, pendataan bahan bakar minyak (BBM), alat berat, serta kendaraan operasional perusahaan yang beraktivitas di wilayah Morowali dan Morowali Utara.
Gubernur menegaskan, pendataan tidak boleh berhenti pada laporan di atas kertas, tetapi harus menyentuh kondisi riil di lapangan sebagai dasar kebijakan dan pengawasan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap tercipta kesamaan persepsi antarinstansi serta penguatan sistem pendataan yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan demi kebijakan daerah yang tepat sasaran.**