PALU – Yayasan Sikola Mombine melalui Program PAKAGASI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kota Palu, Senin (2/2/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penguatan data warga miskin dan kelompok rentan di tingkat desa.
Bimtek tersebut merupakan bagian dari implementasi Program PAKAGASI yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Arbeiter-Samariter-Bund South East Asia (ASB-SEA), serta didukung oleh BMZ Pemerintah Jerman.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respons atas perubahan sistem pendataan sosial nasional dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi DTSEN. Perubahan tersebut menuntut peningkatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam proses penginputan dan pemutakhiran data agar pendataan masyarakat miskin lebih akurat, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program perlindungan sosial pemerintah.
Bimtek dilaksanakan secara kolaboratif bersama Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sigi. Peserta kegiatan terdiri dari 10 kepala desa beserta operator desa yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan data kependudukan dan sosial di tingkat desa.
Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman teknis terkait mekanisme penginputan data dalam sistem DTSEN, alur verifikasi dan validasi data, serta pentingnya ketelitian dalam memastikan seluruh warga yang berada di bawah garis kemiskinan dapat terdata dengan benar.
Manajer Program PAKAGASI, Taufik Hidayat, berharap penguatan kapasitas aparatur desa ini dapat mendukung proses transisi dari DTKS ke DTSEN berjalan efektif. Ia menekankan pentingnya pembaruan data agar masyarakat miskin tidak kehilangan akses terhadap program bantuan sosial akibat kendala administratif.
“Melalui penguatan kapasitas aparatur desa ini, kami berharap proses transisi dari DTKS ke DTSEN dapat berjalan efektif dan tidak menyebabkan masyarakat miskin kehilangan akses terhadap program bantuan sosial akibat kendala administratif atau ketidakterbaruan data,” ujar Taufik.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong tata kelola data sosial yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Arif, mengatakan 10 desa yang mengikuti bimtek diharapkan dapat menjadi percontohan penerapan DTSEN dari ratusan desa yang ada di Kabupaten Sigi.
“Harapan kami, desa-desa ini bisa menjadi pilot DTSEN. Semua masyarakat yang ada di desa dipastikan masuk dalam DTSEN, sehingga yang membedakan hanyalah kategori desilnya. Kami berharap kerja-kerja kolaborasi ini terus dilakukan agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal,” kata Arif.**