DONGGALA – Bupati Donggala menerima audiensi sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Yayasan Sikola Mombine, WALHI Sulawesi Tengah, SHEEP Indonesia, Evergreen Indonesia, dan IMUNITAS.

Audiensi diawali dengan pemaparan OMS mengenai wilayah dampingan serta program dan kegiatan yang tengah mereka jalankan di Kabupaten Donggala. Dalam pertemuan itu, OMS mengusulkan pembentukan Forum Multi Pihak sebagai wadah kolaborasi strategis untuk mendukung pelaksanaan RPJMD serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Donggala.

Forum Multi Pihak dirancang sebagai ruang sinergi lintas aktor yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Donggala, OMS, akademisi, komunitas, dan media, dengan Bappeda Donggala sebagai leading sector. Melalui forum ini, berbagai inisiatif OMS yang selama ini berjalan sendiri-sendiri diharapkan dapat terintegrasi sehingga memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan daerah.

Berbagai isu yang selama ini menjadi fokus kerja OMS dinilai bersifat lintas sektor dan sejalan dengan agenda pembangunan pemerintah daerah. Karena itu, forum ini diyakini mampu mempercepat capaian pembangunan di Kabupaten Donggala. Selain itu, keberadaan forum diharapkan mempermudah OMS dalam melakukan advokasi kebijakan serta membuka akses terhadap data pemerintah, baik di tingkat komunitas maupun OPD.

Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine, Nur Safitri Lasibani, menegaskan bahwa pembentukan Forum Multi Pihak tidak akan membebani APBD karena OMS yang terlibat memiliki sumber pendanaan mandiri.

“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, Forum Multi Pihak ini justru menjadi bentuk dukungan OMS melalui program-program yang telah dan sedang dijalankan. Kami juga melihat kepemimpinan Ibu Bupati sebagai perempuan semakin melegitimasi citra pemimpin yang partisipatif, membuka ruang kolaborasi, serta mendorong program-program pembangunan yang lebih inklusif,” katanya dalam audiensi di ruang kerja Bupati, Jumat (23/1/2026).

Pandangan serupa disampaikan Stevandi, perwakilan WALHI Sulawesi Tengah. Ia menilai Forum Multi Pihak dapat menjadi saluran advokasi baru yang melengkapi mekanisme advokasi yang sudah ada.

“Melalui kolaborasi, harapannya advokasi kepada pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan maksimal,” katanya.

Selain sebagai ruang advokasi, Forum Multi Pihak juga diproyeksikan menjadi pintu masuk untuk mengakses sumber-sumber pendanaan baru. Sejumlah lembaga donor mensyaratkan adanya dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi lintas pihak. Di sisi lain, terdapat sumber pendanaan tertentu yang tidak dapat dijangkau pemerintah, namun dapat diakses oleh OMS atau NGO.

Bupati Donggala mengapresiasi peran OMS yang selama ini telah berkontribusi membantu pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya menyambut terbuka inisiatif pembentukan Forum Multi Pihak di Kabupaten Donggala. Harapannya, forum ini dapat semakin mensinergikan kemitraan antara pemerintah daerah dan OMS/NGO. Selanjutnya, silakan berkoordinasi dengan Bappeda Donggala, dan saya akan menyampaikan inisiatif ini kepada seluruh OPD terkait untuk mendukung implementasinya di lapangan,” ujar Bupati Donggala.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Bupati Donggala juga berharap OMS atau NGO yang memiliki sumber pendanaan mandiri dapat turut berkontribusi membantu pemerintah daerah menjalankan program-program yang sejalan dengan agenda pembangunan.

Ke depan, Forum Multi Pihak di Kabupaten Donggala diharapkan menjadi wadah kolaborasi strategis yang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan OMS. Dengan dukungan lintas aktor, forum ini diyakini tidak hanya mempercepat pencapaian target pembangunan, tetapi juga membuka peluang pendanaan baru serta memperkuat peran Organisasi Masyarakat Sipil di Kabupaten Donggala.***