JAKARTA — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan MIPI dengan orientasi pada penguatan peran daerah dalam pengembangan ilmu pemerintahan di tingkat nasional.
Terpilihnya Anwar Hafid dinilai sebagai langkah strategis organisasi karena didukung rekam jejak panjangnya di birokrasi dan politik. Pengalaman tersebut diharapkan mampu menjembatani pendekatan akademik dengan praktik nyata tata kelola pemerintahan.
Dalam sambutannya usai pelantikan, Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk membawa MIPI lebih dekat dengan daerah serta memperluas jejaring organisasi hingga ke akar pemerintahan lokal.
“Saya akan fokus melebarkan sayap MIPI ini di daerah. Saya hanya bilang satu hal ketika saya dipercaya dan diberi amanah saya akan melaksanakan tugas ini dengan penuh amanah,” katanya di Hotel Mercure, Jakarta Selatan, Sabtu (17/01/2026).
Menurut Anwar, penguatan MIPI di daerah menjadi kunci agar ilmu pemerintahan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya peran para senior dan tokoh pemerintahan dalam membimbing arah organisasi agar tetap berada pada jalur pengabdian keilmuan dan kebangsaan.
“Tentu saya sangat berharap bimbingan dari semuanya, terutama dari para senior kita. Saya melihat tadi ada satu hal penting bagaimana memperluas kiprah MIPI di daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anwar Hafid menyoroti pentingnya kolaborasi antara MIPI dan perguruan tinggi di daerah sebagai pusat pengembangan gagasan, riset, serta kaderisasi ilmu pemerintahan yang berkelanjutan.
“Kita di daerah lebih banyak bermitra dengan para perguran tinggi. Saya punya cita-cita membesarkan MIPI, kalau kita ingin berkontribusi bagi negara maka kita harus punya organisasi yang besar,” jelas Anwar Hafid.
Dengan kepemimpinan Anwar Hafid, MIPI diharapkan tumbuh menjadi organisasi keilmuan yang inklusif, kuat secara struktural, dan relevan secara praktis, sekaligus menjadi mitra strategis negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.**