PALU – Isu rencana pemindahan aktivitas Pelabuhan Pantoloan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Memastikan tak ada pemindahan tanpa solusi dan kesepakatan semua pihak, Gubernur Anwar Hafid turun langsung menemui ratusan warga, buruh, dan pedagang yang melakukan unjuk rasa pelabuhan itu, Selasa (23/12/2025).
“Kemarin warga Pantoloan mau melakukan aksi, tapi saya minta untuk ditahan. Jangan demo, saya jamin tidak akan ada pemindahan kalau belum ada solusi,” tegas Anwar Hafid di hadapan warga.
Pertemuan itu juga dihadiri Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi dan Pangdam XXIII/Paka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan, menunjukkan keseriusan pemerintah menanggapi aspirasi warga.
Gubernur menawarkan dua opsi solusi. Pertama, mempertahankan aktivitas peti kemas di Pelabuhan Pantoloan, sementara pengambilan penumpang dilakukan dengan pola singgah di Donggala. Pemerintah juga membuka kemungkinan pemberian dispensasi bagi buruh peti kemas kapal.
“Tawaran kedua, bagaimana kalau buruh-buruh ini kita bantu melalui modal usaha atau difasilitasi mendapatkan pekerjaan lain. Intinya, jangan sampai masyarakat kehilangan mata pencaharian,” tambah Anwar Hafid.
Ia menegaskan komitmen untuk mengawal aspirasi warga Pantoloan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Anwar juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi isu yang belum jelas dan tetap menjaga persaudaraan antara warga Pantoloan dan Donggala.
Pertemuan tersebut disambut positif oleh warga, yang berharap pemerintah menghadirkan solusi nyata dan berkeadilan bagi keberlangsungan hidup mereka di Pelabuhan Pantoloan.**