PALU — Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, meminta BKPSDM Kota Palu segera memberikan penjelasan terbuka terkait tidak diusulkannya 1.171 tenaga honorer ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Temuan itu disampaikan Komisi A seusai melakukan kunjungan kerja ke kementerian.
Abdurahim menilai persoalan tersebut harus segera dijelaskan. Kata dia, DPRD siap menindaklanjuti persoalan ini apabila klarifikasi tidak segera diberikan. Menurutnya, komunikasi yang jelas diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di lapangan.
“Kalau BKPSDM tidak segera bicara, kami akan turun langsung ke kementerian,” kata Abdurahim.
Ketua Aliansi Honorer Kota Palu, Himah, yang turut mendampingi Komisi A dalam kunjungan tersebut, juga menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai kelalaian administrasi seperti ini dapat berdampak langsung terhadap hak dan masa depan para honorer.“Kelalaian seperti ini bisa membuat hak para honorer hilang,” jelasnya.
Sebelumnya, Komisi A DPRD Kota Palu memperoleh penjelasan dari pejabat KemenPAN-RB bahwa 1.171 honorer Kota Palu tidak pernah diusulkan oleh BKPSDM. Informasi ini membuat DPRD berencana segera memanggil BKPSDM untuk meminta penjelasan detail mengenai penyebab tidak masuknya ribuan honorer tersebut.
Wakil Ketua Komisi A, Ucu Susanto, menegaskan pentingnya memastikan seluruh honorer mendapat perlakuan yang adil dalam proses penataan tenaga non-ASN.
“Nasib ribuan honorer ini tidak boleh dikorbankan. Kami akan memastikan akar masalahnya ditemukan dan diselesaikan,” kata Ucu. **