PALU – Program Bus Rapid Transit (BRT) Trans Palu yang telah beroperasi selama hampir delapan bulan menuai sorotan tajam dari DPRD Kota Palu. Ketua Fraksi NasDem, Mutmainah Korona, menilai program transportasi massal yang dikerjasamakan dengan PT Bagong sejak awal 2024 itu belum menunjukkan indikator kinerja yang memuaskan, bahkan dinilai sepi peminat.

“Pengguna jasa BRT dari hari ke hari justru menurun. Padahal, Pemkot setiap bulan menganggarkan sebesar Rp 1,8 miliar untuk operasionalnya,” ujar Mutmainah, yang akrab disapa Ina, saat ditemui usai rapat komisi.

Menurutnya, pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kota Palu telah mengalokasikan dana sebesar Rp 17,12 miliar dari APBD, dan kembali menambahkan Rp 5,6 miliar dalam APBD Perubahan. Namun, hingga saat ini, progress yang ditunjukkan program BRT masih jauh dari harapan. Ia juga mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana operasional tersebut.

“Pembayaran operasional BRT kok flat sekitar Rp 1,8 miliar lebih setiap bulan? Aneh rasanya, apakah benar 24 bus dari total 26 yang ada beroperasi penuh setiap hari dengan biaya sebesar itu? Sudahkah sesuai dengan SOP dan standar perhitungan yang akuntabel? Sementara penumpang justru terus menyusut,” ujarnya penuh tanya.

Mutmainah menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program BRT Trans Palu. Ia mendorong Pemerintah Kota Palu untuk melibatkan pihak ketiga, yakni konsultan manajemen pengawas, guna menelusuri dan mengevaluasi seluruh aspek operasional BRT secara objektif dan transparan.

“Evaluasi harus berbasis kinerja dan akuntabel. Kehadiran konsultan pengawas sangat penting untuk memberi rekomendasi yang independen dan menawarkan solusi pengelolaan yang lebih tepat, termasuk menilai ulang jumlah armada yang ideal untuk kondisi Kota Palu. Apakah memang harus 26 bus atau perlu dikurangi?” tegas Anggota Komisi C tersebut.

Ia mengingatkan, di tengah besarnya beban APBD untuk program BRT, Pemerintah Kota juga memiliki banyak agenda prioritas lain yang perlu perhatian serius. Mulai dari penanganan stunting secara menyeluruh, pembangunan infrastruktur yang inklusif dan responsif gender, hingga pemulihan pascabencana dan bantuan sosial.

“Pengelolaan anggaran harus bijak dan tepat sasaran. Jangan sampai kita fokus pada satu program yang belum efektif, sementara sektor-sektor krusial lainnya tertinggal,” pungkasnya. **